Sejarah Perjuangan Dan Pembentukan Kecamatan Nuhon
“Dari Perjuangan Menjadi Rumah Pelayanan Masyarakat”
Di wilayah selatan Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, pernah tumbuh sebuah harapan besar. Harapan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih mudah, serta pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Nuhon. Namun Nuhon tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari sebuah gagasan, diperjuangkan oleh masyarakat, dan diwujudkan melalui proses yang panjang.
Pada sebelas Juli dua ribu dua, Bupati Banggai, Haji Sudarto, bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banggai melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bunta. Dalam kunjungan tersebut muncul gagasan untuk melakukan pemekaran Kecamatan Bunta. Tujuannya jelas: mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan memberikan kesempatan kepada wilayah selatan Bunta untuk berkembang. Tiga hari kemudian, pada empat belas Juli dua ribu dua, para tokoh masyarakat membentuk Tim Suksesi Pemekaran Bunta Selatan. Perjuangan pun dimulai. Dari desa ke desa, aspirasi disampaikan dan dukungan masyarakat dihimpun.
Tonggak penting berikutnya terjadi pada dua belas Oktober dua ribu dua. Bertempat di Balai Desa Tomeang, dilaksanakan rapat yang dihadiri lima belas kepala desa, BPD dan LKMD. Dalam pertemuan tersebut disepakati nama Kecamatan Bunta Selatan sebagai wilayah yang akan diperjuangkan. Pada kesempatan yang sama dibentuk Forum Percepatan Pemekaran Kecamatan Bunta Selatan, atau FPPKBS. Forum tersebut dipimpin oleh: Agil Alhabsi, sebagai Ketua Umum. Bukhari Malihat, S.Pt., sebagai Sekretaris Umum. Dan Hi. Husain Batjo, sebagai Bendahara Umum. Mereka menjadi bagian dari perjuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Waktu terus berjalan, namun pemekaran belum terwujud. Pada sembilan belas Desember dua ribu tiga, perjuangan kembali diperkuat melalui pembentukan Panitia Percepatan Pemekaran Kecamatan Bunta Selatan, atau PPPKBS. Panitia ini dipimpin oleh Sabri Abdusama, dengan Sahran Tule, S.Pd., sebagai sekretaris. Berbagai tahapan kembali ditempuh. Pertemuan dilaksanakan. Aspirasi disampaikan. Dukungan masyarakat terus dijaga. Satu tujuan tetap menjadi pegangan: mewujudkan sebuah kecamatan baru.
Pada empat belas Juni dua ribu empat, DPRD Kabupaten Banggai yang dipimpin Djar'un Sibay bersama sejumlah fraksi melakukan peninjauan terhadap lokasi calon ibu kota kecamatan. Lahan tersebut berasal dari hibah masyarakat. Di antaranya: Theo Nayoan, tujuh ribu meter persegi. Djamhuri Kulap, lima ribu meter persegi. Utje Laorens, lima ribu meter persegi. Oei Hang Tiong atau Yosep, lima ribu meter persegi. Alfa Abdul Karim, empat ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi. Dan Rahman Katjo, seribu delapan ratus meter persegi. Hibah tersebut menjadi bukti bahwa perjuangan pemekaran mendapat dukungan nyata dari masyarakat.
Dalam proses pembahasan, nama Bunta Selatan kemudian mengalami perubahan. Pada dua puluh delapan Februari dua ribu empat, muncul dua nama alternatif: Hek Raya dan Nuhon. Pembahasan berlanjut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai pada dua puluh satu hingga dua puluh empat Juni dua ribu empat. Hingga akhirnya... nama Nuhon ditetapkan sebagai identitas kecamatan baru. Menurut catatan sejarah yang menjadi dasar kisah ini, nama Nuhon berkaitan dengan bahasa Saluan, yaitu “Nunuk”, yang berarti pohon beringin. Beringin menjadi simbol keteduhan, tempat berkumpul, dan kekuatan akar yang menopang kehidupan.
Setelah melewati proses panjang... pada dua puluh empat Juni dua ribu empat, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor Tiga Tahun Dua Ribu Empat tentang Pembentukan Kecamatan Nuhon. Inilah dasar hukum lahirnya Kecamatan Nuhon. Perjuangan masyarakat akhirnya memperoleh kepastian. Namun perjalanan belum selesai. Karena sebuah kecamatan membutuhkan pemerintahan yang mampu menjalankan pelayanan dan pembangunan.